Penyelenggara pendidikan Wajib Punya Nomor Induk Lembaga NIL

Posted: September 8, 2009 in Artikel
Tag:, ,

Mulai 2010 mendatang, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional (Ditjen PNFI Depdiknas) akan menerapkan Nomor Induk Lembaga (NIL) bagi Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

 

Tak hanya itu, lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta lembaga-lembaga kursus pun diwajibkan untuk memiliki NIL. Langkah itu dilakukan untuk mencegah kemunculan lembaga-lembaga kursus, PKBM, serta PAUD fiktif yang hanya mencari dana bantuan pemerintah alias on off.
“Kami tidak ingin lembaga itu hanya menjadi lembaga on off saja. Artinya, lembaga itu aktif dan hidup ketika ada bantuan dari pemerintah saja, sedangkan jika tidak ada bantuan dari pemerintah maka lembaga ini tidak beroperasi,” kata Dirjen PNFI Depdiknas Hamid Muhammad saat ditemui usai acara, “Temu Nasional Pendidikan Keaksaraan Tahun 2009,” di Convention Hall Hotel Permata Krakatau, Cilegon, Minggu (6/9).
Hamid menggatakan, tengah mendata seluruh PKBM, lembaga kursus, dan PAUD yang ada di Indonesia. Dari pendataan itu akan diketahui mana yang aktif dan mana lembaga pendidikan yang pasif. “Kita targetkan tahun 2010 pendataan bisa selesai. Dengan pendataan, kami dapat mengetahui data riil lembaga-lembaga PNFI yang ada,” jelasnya.
Dikatakan Hamid, berdasarkan data Depdiknas saat ini ada 4.900 PKBM. Namun data itu akan diverifikasi kembali untuk mengetahui lembaga yang benar-benar aktif dan menjalankan aktivitas sesuai dengan fungsi. Kata dia, hanya PKBM yang memiliki NIL yang bisa menerima bantuan Depdiknas.
Menanggapi pernyataan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Banten Eko Endang Koswara merespons baik rencana Depdiknas itu. Eko mengaku siap melakukan pendataan PKBM di Banten untuk diajukan ke pusat. “Memang betul apa kata Pak Dirjen, selama banyak lembaga kursus on off. Nah, agar bantuan itu lebih tepat sararan maka diperlukan data kongkrit dan jelas. Kita siap membantu melakukan penataan,” tutur Eko.
Sementara, Sekretaris Dinas Pendidikan Cilegon Mukhtar Gozali menuturkan, pendataan nomor induk lembaga memang merupakan langkah yang tepat. Sehingga, pemerintah daerah lebih mudah jika melakukan pembinaan. (cr-1

 

sumber : radarbanten.com.

DIPOSTING TANGGAL : Senin, 07-September-2009, 10:35:12

catatan : tulisan ini dibuat persis untuk menghargai tulisan yang bersangkutan

Iklan
Komentar
  1. Kuras WC Tanpa Sedot | Penghilang Bau WC | Penguras WC | Penguras Septictank berkata:

    Assalamu’alaikum wr wb..
    Salam kenal sebelumnya, mohon izin untuk nimbrung…perkenalan dulu saya SONHAJI dari http://www.pengurasWCtanpasedot.wordpress.com ,saya telah membaca beberapa tulisan di blog anda sangat menarik sekali dan bermanfaat bagi diriku yang newbi ini. Saya akan berkunjungi lagi jika ada tulisan baru. Dan saya berharap adanya kunjungan ini bisa selalu silaturrahim, memperbanyak teman bahkan saudara, terimakasih ya atas respon positifnya.
    Wassalamu’alaikum WR WB

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s